Hujan Duit APBN Akhir Tahun Bakal Atasi Kekeringan Uang RI
Kepala Ekonom Bank Syariah Indonesia Banjaran Surya Indrastomo meyakini guyuran uang dari belanja pemerintah di akhir tahun bisa mengatasi kekeringan likuiditas yang terjadi di Indonesia. Dia mengatakan pada akhir tahun pemerintah biasanya akan membelanjakan anggaran dalam jumlah besar untuk membayar subsidi dan bantuan sosial.
“Saya cukup optimis bahkan di bulan Desember ini kurang dari 18 hari kerja akan ada booster dari pemerintah, terutama terkait pembayaran subsidi beberapa BUMN besar dan bansos,” kata Banjaran dikutip Kamis, (6/12/2023).
Banjaran menjelaskan belanja subsidi https://lahankasterbaik.quest/ yang dimaksud adalah pembayaran subsidi listrik dan BBM dari pemerintah kepada PT PLN dan Pertamina. Dia mengatakan pembayaran subsidi kepada dua BUMN itu biasa dilakukan di akhir tahun.
“Tiap akhir tahun perbankan itu pasti akan melihat misalnya kedua BUMN besar Pertamina dan PLN yang memang dua BUMN besar ini masuk asumsi APBN,” kata dia.
Menurut Banjaran, penyaluran bansos juga sama pentingnya agar likuiditas RI tidak lagi kering. Dia mengatakan penyaluran bansos sekaligus akan menyelesaikan pelemahan daya beli masyarakat. “Memang banyak belanja pemerintah pusat ini yang secara siklikal terjadi 1 minggu terakhir,” kata dia.
Menurut dia, pemerintah juga bisa memikirkan program lainnya untuk mengatasi kekeringan uang di RI ini. Selain mengatasi masalah likuiditas, dia menilai program dari pemerintah juga bisa membantu menjaga pertumbuhan Indonesia tetap mencapai target di akhir 2023.
“Dalam konteks ini apabila ada program lain yang bisa di exercise pada masa kurang dari satu bulan akan sangat membantu kalaupun pengetatan likuiditas ini menjadi isu yang bisa menghambat dari realisasi pertumbuhan ekonomi di 5%,” kata dia.
Sebelumnya, masalah RI yang kekeringan likuiditas sempat disorot oleh Presiden Jokowi di acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia. Jokowi meminta bank tidak menghabiskan duitnya hanya untuk membeli instrumen BI dan Surat Berharga Negara (SBN). Jokowi mengaku mendapatkan keluhan dari banyak pengusaha yang merasakan kesulitan likuiditas